Senin, 21 Mei 2018
 |
| Toyota C-HR Setelah PPN Dihilangkan, Harganya lebih Murah |
Kuala Lumpur, otojatim.com Setelah kenaikan Mahathir Mohammad jadi Perdana Menteri, otomatis PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau GST di Malaysia resmi dihapus. Atas dihapusnya Good Service Tax di Malaysia, membuat produsen otomotif disana berlomba menurunkan harga. Banyak dari mereka lakukan penyesuaian harga dengan beragam program.
Karena, Kementerian Keuangan Malaysia telah menyetujui penghapusan PPN baik barang maupun jasa. Alhasil dari sebelumnya setiap jasa dan barang dikenakan tarif sebanyak 6 persen, mulai 1 Juni 2018, semua barang dan jasa di Malaysia tidak dikenakan sama sekali tarif pajak alias 0 persen. Itu terjadi setelah naiknya Mahathir Mohamad.
Tetapi perlu diingat, harga yang tertera dibawah ini merupakan harga dari keseluruhan. Mengingat peraturan di Malaysia. Sebuah mobil harus menyertai asuransi dan membayar inspeksi kendaraan untuk mendapatkan sertifikat layak jalan. Otomatis ada biaya tambahan untuk dua hal diatas.
Dikutip dari Paultan, sistem pajak baru ini memungkinan pembelian mobil tidak akan dibebani pajak GST. Hal ini terlihat dari skema yang dibuat oleh mereka. Jika sebelumnya, produsen tidak dibebani pajak penjualan, sekarang mereka dapat 10 persen dari Pajak Penjualan. Tetapi, untuk GST sendiri tidak dibebankan pada konsumen saat membeli mobil.
 |
| Ini Skema yang Dibuat Setelah Mahathir Mohamad Naik jadi Perdana Menteri |
Alhasil, mereka cukup bayar Pajak Kendaraan beserta asuransi saja. Sedangkan PPN yang dibebankan pada konsumen sudah dihilangkan. Alhasil, harga yang dikeluarkan oleh diler sekarang in sudah murah sekali.
Salah satu contoh, Toyota C-HR di Malaysia setelah dikurangi GST, dibanderol RM 137,300 atau 490 Juta Rupiah. Harga ini sudah termasuk Asuransi dan Pajak Kendaraan. Selain C-HR, Toyota Avanza Dibanderol 262 Juta Rupiah di Malaysia.
Tapi tenang, harga itu sudah disesuaikan dengan pendapatan konsumen di Malaysia. Jadinya terlihat mahal sekali. Padahal, ada kemungkinan keputusan yang dilakukan di Malaysia bisa diterapkan di Indonesia. Semoga saja, pemerintah Indonesia bisa sadar kalau potensi industri otomotif itu besar. Bukan hanya infrastruktur yang dibangun terus-menerus.
