- Wacana penghapusan pajak progresif terus berhembus. Kebijakan ini dibuat lantaran dianggap tidak efektif dan malah memicu tindakan pemalsuan identitas saat membeli kendaraan.
Otojatim.com - Belakangan mencuat wacana penghapusan pajak progresif kendaraan karena dinilai tidak efektif. Ide tersebut datang dari pihak kepolisian.
Artinya, masyarakat berduit bebas memiliki berapapun jumlah kendaraan tanpa dikenakan pajak tambahan.
Seperti yang dituturkan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri), Irjen Pol Firman Shantyabudi. Ia menganggap pengenaan pajak progresif tidak memberikan dampak apa-apa.
"Untuk yang punya mobil 3 atau 4 biar saja enggak usah diprogresif. Karena faktanya, kemarin terjadi ketika kami berbicara dengan Bu Nicke Pertamina (Dirut Pertamina) untuk menghitung subsidi ada orang yang secara, di catatan harus mendapat subsidi tapi dia punya mobil Alphard, rumahnya gubuk, ternyata titipan," papar Firman di RDP dengan Komisi III DPR, dikutip dari detik pada Kamis (6/7/2023).
Titipan yang dimaksud Firman mengacu pada fenomena titip nama atas kepemilikan kendaraan untuk menghindari pajak progresif. Atau dengan kata lain, menggunakan identitas orang lain ketika membeli kendaraan. Hal ini malah mempersulit proses penertiban lalu lintas melalui sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
Menurut Firman, penghapusan pajak progresif dapat membuat pemilik terdata dengan lebih baik sehingga penegakan hukum menggunakan ETLE bisa lebih maksimal. Data yang sama juga digunakan untuk pembatasan Pertalite berdasarkan cc dan NIK pemilik kendaraan, sehingga subsidi bisa tersalurkan dengan tepat.
Netizen turut menyampaikan pendapat. Seperti biasanya, ada yang pro dan kontra.
"Aturannya udah bener, tapi karena warganya pinter ngakalin malah aturannya yang dilonggarin. Mestinya peluang buat ditindak, denda, buat nambah-nambah pendapatan negara," kata @elva***.
"Mau progresif atau gak progresif, tiap kendaraan tetap dibayar pajaknya. Malah karena ada progresif ini orang jadi ngakalin," seru @agus***.
"Yang ngomong gak setuju karena gak ngerasain. Saya dan ibu saya masih satu KK kena progresif. Masa harus pisah KK padahal ibu saya janda dan saya belum berkeluarga. Masa seorang satu KK," timpal @ardy***.
"Karena banyak pejabat yang punya banyak mobil tapi gak pernah bayar pajak. Jadi dinas perpajakan pusing sendiri," ujar @my_d***.
